Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak akan dipangkas dalam upaya efisiensi anggaran pemerintah. Penegasan ini disampaikan di tengah kekhawatiran masyarakat akan potensi pemotongan anggaran untuk berbagai program, termasuk beasiswa. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi X pada Rabu, 12 Februari 2025.
Dalam rapat tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, memaparkan bahwa pagu awal bantuan lembaga perguruan tinggi sebesar Rp9,860 triliun mengalami pemangkasan sebesar 50% oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, sehingga berkurang Rp4,930 triliun. Selain itu, pagu awal Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang semula senilai Rp6,018 triliun juga dipangkas 50%, berkurang Rp3,009 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran untuk KIP Kuliah telah dialokasikan dengan cermat dan tidak akan mengalami penurunan. “Anggaran untuk KIP Kuliah sudah kita alokasikan dan tidak akan kita kurangi,” ujarnya.
Pemerintah menyadari pentingnya KIP Kuliah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, keberlangsungan program ini menjadi prioritas.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya mencari sumber-sumber pendanaan lain untuk mendukung program-program pendidikan, termasuk KIP Kuliah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan tinggi.
Dengan adanya penegasan ini, para mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dapat bernafas lega dan fokus pada studi mereka tanpa perlu khawatir akan kehilangan dukungan finansial. Pemerintah berharap bahwa KIP Kuliah dapat terus memberikan manfaat bagi generasi muda Indonesia dan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.